#LinkList2 h2 { display:none; } #LinkList2 ul { list-style: none; } #LinkList2 li { float: left; } #LinkList2 a:link, #LinkList2 a:visited { padding: 5px; display: block; color:#fff; font-size:11px; font-family: "Times New Roman", Serif; } #LinkList2 a:hover { padding: 5px; display: block; color:#ff0000; font-size:11px; font-family: "Times New Roman", Serif; }

Kamis, 08 April 2010

Merauke Dapat Dana PNPM Rp 40 M

MERAUKE Kabupaten Merauke mendapatkan dana PNPM terbesar di kabupaten/kota di Papua untuk tahun anggaran (TA) 2010. Dana tersebut bersumber dari pusat sebesar Rp 24 milyar ditambah dana pendampingan dari Pemkab Merauke Rp 16 milyar. Dengan demikian, total dana seluruhnya yang akan dibagikan kepada 20 distrik adalah Rp 40 milyar.

Kepala Badan Pemberdayaan Kampung Kabupaten Merauke, Drs. Joseph Mahuze yang ditemui sejumlah wartawan di Kantor KPUD, Rabu (7/4) menjelaskan, pada tahun 2009 lalu, dana yang didapat adalah Rp 300 juta ditambah dengan dana sharing daerah Rp 150 juta. Khusus tahun ini, kata Yoseph, angkanya sangat besar mencapai miliaran rupiah yang nanti akan diserahkan kepada masyarakat di 20 distrik untuk mengelola secara langsung.

Untuk setiap distrik, menurut Yoseph, mendapatkan kurang lebih Rp 2 milyar. Nantinya setiap kampung merundingkan secara bersama-sama setiap program yang hendak dikerjakan. Setelah itu, diusulkan ke distrik dan kabupaten untuk ditindaklanjuti. “Kita hanyaa sebatas memfasilitasi saja dan fisik pekerjaan sesuai dengan hasil kesepakatan masyarakat di masing-masing kampung,” kata Yoseph yang juga Calon Bupati Merauke ini.

Ditanya bentuk program riil yang harus dijalankan dan atau dilaksanakan, Yoseph mengungkapkan, peningkatan ekonomi kerakyatan serta pembangunan. Khusus dana pendampingan dari Pemkab Merauke akan dimanfaatkan untuk pembangunan kantor desa dan rumah dinas bagi sekretaris kampung. Karena mereka sudah diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Dalam proses pengerjaan, lanjut Joseph, tidak akan ada intervensi dari siapapun. Karena setiap kegiatan yang dijalankan adalah hasil rembuk atau kesepakatan masyarakat sendiri. “Ya, kita hanya bisa melakukan monitoring sekaligus menerima laporan dari hasil pekerjaan untuk nantinya diteruskan ke pusat sebagai pertanggungjawaban. Dana pun sudah masuk dan tinggal petugas akan ke 20 distrik untuk melakukan pembagian,” katanya.

Tidak ada komentar: